GATRANEWS  | BOLA | CARSPLUS |

Presiden Jokowi Ancam Status WN Bagi Teroris

22 January 2016

Jakarta, GATRAnews - Sekecil apa pun yang namanya ancaman "teror" itu aparat keamanan harus menuntaskan hingga ke akar-akarnya. Pasalnya, teror itu memiliki daya rusak yang sangat kuat dan masif hingga menyentuh semua sendi perekonomian negeri. Karena itu, sudah tepat Presiden Joko Widodo bersama para pimpinan lembaga tinggi negara, Rabu, 20 Januari 2016 menyampaikan putusan penting dan mendesaknya upaya pencegahan terorisme.


Presiden Jokowi menyampaikan mendesaknya payung hukum pencegahan tindak terorisme untuk segera diselesaikan. "Sekarang ini ada yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan, sehingga Polisi bisa melakukan pencegahan-pencegahan dengan diberikan payung hukum yang jelas sehingga ada keberanian bertindak di lapangan," kata Presiden di Istana Negara, 20 Januari 2016 lalu.

Saat ini, lanjut Presiden Jokowi, belum memutuskan langkah apa yang akan diambil terkait masalah ini, karena harus berkonsultasi dengan DPR dan juga lembaga negara lain.

"Intinya mereka (lembaga negara) punya pemikiran yang sama, ini penting dan urgen. Ada beberapa alternatif yang belum diputuskan, masih dalam proses semuanya, bisa nanti revisi undang-undang, bisa nanti Perppu, bisa nanti membuat undang-undang baru mengenai pencegahan," ucap Presiden.

Salah satu opsinya adalah pencabutan status kewarganegaraan bagi pelaku aksi terorisme. "Nanti di dalamnya yang berkaitan dengan hal itu (pencabutan status kewarganegaraan) juga masuk," ujar Jokowi.

Jika pencabutan itu efektif, maka orang akan berfikir seribu kali untuk menjadi bagian dari jaringan terorisme. Hukumannya sangat berat, diusir dari negeri ini, tidak diakui sebagai warga negara Merah Putih.

Menteri Pariwisata Arief Yahya hanya bisa mengelus dada ketika peristiwa bom di Pos Polisi Thamrin itu terjadi, 14 Januari 2016 lalu. Tidak mudah meyakinkan dunia internasional. Untungnya, Tim Crisis Center Kemenpar brhasil me-recover dengan cepat.

"Saya apresiasi langkah cepat Kepolisian menangkap pelaku. Dewan Keamanan PBB mengakui itu. Netizen juga menilai begitu. Saya yakin Polri akan semakin sempurna jika bisa menangkap penyebar berita bohong, tulisan yang meneror yang di-blast melalui internet! Upaya preventif atau pencegahan," kata Arief Yahya, Kamis (21/1).

Di Pariwisata, Security and Safety itu satu dari 14 pilar yang dinilai World Economic Forum dalam menentukan Competitiveness Index tiap dua tahun sekali. "Kita harus mampu bersaing dalam keamanan dan keselamatan itu. Saya yakin, polisi dan aparat keamanan kita mampu," kata Menpar.


Reporter: Wanto
Editor: Arief Prasetyo