GATRANEWS  | BOLA | CARSPLUS |

Ratusan Hotel di Banyumas Tidak Memiliki Sertifikat Usaha  

19 April 2017
Panorama di sebuah hotel di Kawasan Lokawisata Baturraden, Banyumas. (Foto: GATRAnews/Ridlo Susanto/AK9)

Purwokerto, GATRAnews - Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporbudpar) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mendata 230 hotel tak berseritifakat usaha. Bahkan, Data di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) baru dua hotel di Purwokerto dan Banyumas yang bersertifikat.

 

"Terdapat 230 hotel yang belum mengurus serfitikasi usahanya," kata Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudyaaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Banyumas, Saptono, Selasa (18/4).

 

Kata dia, pihaknya akan mendorong para pengelola hotel tersebut untuk mengurus sertikasi usaha dan sumber daya manusia. Pasalnya, sertifikasi sangat penting untuk memberi jaminan kualitas pelayanan terhadap konsumen.

 

"Itu yang mengurus izin usaha di DPMPPTSP. Belum dirinci berapa jumlah yang berbintang atau non bintang. Tahun ini kita sosialisasi dahulu untuk mendorong sertifikasi usaha. Pentingnya apa? Ini untuk kepastian usaha dan kepercayaan konsumen," jelasnya.

 

Senada dengan Saptono, Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Serfitatama Semarang Abdan Munawir mengatakan, kondisi tersebut akan menjadi berdampak negatif bagi citra pariwisata di daerah. Sebab, usaha di bidang pariwisata seperti perhotelan dan restoran yang tidak mengantongi sertifikat akan menurunkan tingkat kepercayaan dari konsumen.

 

"Bisa jadi mutu pelayanannya di bawah standar. Soalnya untuk mendapatkan sertifikat baik manajemen hotel maupun tenaga kerjanya tentu akan diuji standarisasi kompetensinya," kata Abdan, pada Sosialisasi Tata Cara Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Sertifikasi di Bidang Pariwisata bagi Anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Banyumas.

 

Abdan menjelaskan, sesuai Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk memenuhi hak dan pelayanan terhadap wisatawan, setiap pengelola jasa usaha pariwisata diwajibkan untuk mengurus sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usahanya. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka Pemerintah kabupaten setempat dapat memberikan sanksi. "Sanksi itu, berupa teguran tertulis sebanyak tiga kali. Jika masih bandel, maka Pemkab bisa membekukan ijin usaha hotel maupun restoran.

 Pemkab Banyumas harus lebih agresif soal ini. Kok tidak seperti kota lain. Pemkab itu punya kewajiban untuk menertibkan pemilik hotel dan restoran yang tidak mengantongi sertifikat," tegasnya.

 

Soal prosedur mengurus sertifikasi, Abdan berujar, hal itu bisa dilakukan melalui uji kompetensi pada LSU Pariwisata. Sementara pelatihannya bisa difasilitasi oleh pengusaha dan bekerjasama dengan instansi daerah."Banyak yang belum tahu tata cara dan yang diujikan. Tapi LSU tidak boleh memberikan pelatihan. Itu bisa difasilitasi oleh Pemerintah," pungkasnya.


 

Reporter: Ridlo Susanto

Editor: Rosyid