GATRANEWS  | BOLA | CARSPLUS |

KEK Mandalika Jadi Destinasi Wisata Prioritas Indonesia

27 Oktober 2016
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (kiri) bersama Wakil Gubernur NTB M Amin (keempat kiri) mendengarkan penjelasan dari Direktur Pengembangan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Edwin Darmasetiawan (kedua kiri) mengenai perkembangan proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Praya, Lombok Tengah, NTB (Antara/Ahmad Subaidi/AK9)

Mataram, GATRAnews - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, persoalan sengketa lahan seluas 135 hektare di KEK Mandalik Resort di Kabupaten Lombok Tengah harus segera dituntaskan. Pasalnya, KEK Mandalika merupakan satu dari 10 destinasi wisata prioritas di Indonesia yang kini serius dikembangkan pemerintah pusat.

“Memang lahan-lahan yang belum tuntas itu harus segera diselesaikan. Tapi, ada syaratnya, harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Luhut saat berkunjung ke KEK Mandalika pada Senin petang (24/10).

Ia mengakui, pihaknya terus bergerak cepat menuntaskan persoalan lahan di KEK Mandalika Resort di wilayah Pulau Lombok tersebut. Menurutnya, jika masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan lahan, maka lahan itu tidak boleh diklaim secara sepihak, khusunya yang masuk HPL PT. ITDC.

“Namun, kalau ada yang perlu diselesaikan kami selesaikan. Tetapi tidak boleh ada klaim tanpa memiliki surat-surat yang kuat,” kata Luhut.

Mantan Menkopolhukam itu mengajak masyarakat menunjukkan bukti kepemilikan. Sebab, hal itu bagian dari cara-cara menaati peraturan perundang-undangan.

“Saya sudah minta BPN dan ITDC berkoordinasi agar tidak boleh melakukan perlawanan. Kami akan terus sosialisasikan. Tetapi, sampai seberapa jauh mana kami lihat apa yang bisa diakomodasi sesuai dengan keinginannya. Tetapi kalau pemerintah disandera oleh sekelompok orang, saya rasa juga hal itu tidak benar,” ujar Luhut.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus berupaya melakukan sejumlah pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan lahan KEK tersebut. Salah satunya melalui segala bentuk sosialisasi kepada masyarakat, terutama dari sisi-sisi peraturan perundang-undangan.

“Cara menyelesaikan konflik lahan di KEK itu ya, melalui sosialisasi undang-undangnya. Nanti akan dijelaskan dengan baik. Kalau ini selesai, langsung kami kerjakan. Tinggal sekarang adminstrasi di pemerintah dulu, yang akan kami selesaikan,” tandas Luhut.

Terpisah, Direktur Pengembangan ITDC Edwin Darmasetiawan dalam dialognya dengan Luhut, mengakui persoalan lahan masih menjadi kendala dalam progres pembangunan KEK Mandalika.

Menurutnya, masih banyak lahan-lahan yang diklaim oleh warga tersebut tersebar di sejumlah titik areal KEK Mandalika. “Tapi, meski masih ada sengketa lahan, kami akan berusaha untuk mencari jalan keluar, sehingga persoalan lahan bisa diselesaikan dengan baik-baik,” ujarnya.


Reporter: Hernawardi

Editor: Nur HHidayat